“Kebijakan Percepatan Pembangunan Pariwisata Nasional Melalui Top-10 Destinasi Pariwisata Prioritas”
“Tantangan utama kita adalah birokrasi, yang kita perlukan adalah strategi kecepatan untuk melompat dan melakukan percepatan”.
Ini ‘inline‘ dengan spirit Presiden Joko Widodo untuk melakukan percepatan dengan infrastruktur dan penyederhanaan peraturan.” Dr. Ir. Arif Yahya M.Sc – Menteri Pariwisata RI.
I. Pariwisata, Industri Penyokong Utama Devisa dan PAD Industri pariwisata kini merupakan industri yang sangat penting sebagai penyumbang ‘Gross Domestic Product (GDP)’ suatu negara dan bagi daerah industri ini sebagai penyokong dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa industri ini mampu memberikan kontribusi lebih dari 10% dari PAD. Hal inilah yang meyebabkan daerah berlomba-lomba untuk memperkenalkan potensi pariwisata yang dimilikinya sehingga dapat menarik kunjungan wisata baik lokal maupun manca negara. Berkembangnya sektor ini akan membawa dampak yang cukup besar pada industri-industri yang terkait seperti hotel, rumah makan, biro travel dan UKM di daerah-daerah kunjungan wisata karena dapat memproduksi dan menjual barang-barang cenderamata dan produk kreatif lokal lainnya. Pertumbuhan sektor pariwisata berjalan paralel dengan teknologi informasi yang semakin mutahir dan bahkan gabungan (serial) keduanya akan menjadikan sektor pariwisata sebagai ‘industri-super’ penyokong utama devisa, GDP dan PAD serta diindikasi akan menggantikan peran sektor lain seperti minyak dan gas, batu bara, karet, sawit serta tekstil yang memiliki karakter non ‘renewable’ dalam perekonomian negara.
II. Top-10 Destinasi Pariwisata Prioritas Destinasi Pariwisata Prioritas dilaksanakan dengan basis Kawasan Strategik Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Delienasi kawasan, baik KSPN maupun KEK sebelumnya sudah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Tahap awal dilakukan dengan menetapakan 10 destinasi pariwisata prioritas nasional. Diantaranya, enam destinasi pariwisata prioritas berbasis KSPN yakni Danau Toba, Borobudur, Kepulauan Seribu dan Kota Lama Jakarta, Bromo Tengger Semeru, Wakatobi dan Labuan Bajo serta empat destinasi prioritas lagi berbasis KEK yakni Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Mandalika dan Morotai. Percepatan pembangunan pariwisata di Top-10 ini dilakukan dengan pendekatan strategik-informatif, manajerial-integratif serta ‘update’ nilai kultur sebagai ‘critical success factor’-nya. Motto yang dijadikan jargon keberhasilan adalah : “semakin lestari semakin mensejahterakan”.
III. Badan Otorita, Pelaksana ‘Single Destination – Single Management Perwujudan manajemen terintegrasi atau dikenal dengan istilah ‘one destination one management’ di Destinasi Prioritas dinyatakan melalui sebuah organ yang disebut Badan Otorita Pengelolaan Kawasan yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) dengan masa berlaku 25 tahun. Struktur badan ini terdiri atas Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana. Dewan Pengarah terdiri atas: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya (Ketua merangkap anggota), Menteri Pariwisata (Ketua Pelaksana Harian) dengan anggota para Menteri/ Pimpinan Lembaga terkait beserta Pemerintah Provinsi. Tugas Dewan Pengarah adalah memberikan arahan dan menetapkan kebijakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan pariwisata; mensinkronkan kebijakan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah; mengevaluasi dan menyelenggarakan pengawasan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan pariwisata. Badan Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengarah melalui Ketua Pelaksana Harian (Menteri Pariwisata). Tugas Badan Pelaksana ini adalah untuk menyelenggarakan fungsi penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Kepariwisataan; Pelaksanaan Koordinasi dan Penguatan Kebijakan : pelaksanaan perencanaan ; pengembangan, pembangunan ; pengelolaan dan pengendalian kawasan pariwisata di Destinasi Prioritas. Peraturan Presiden untuk 10(sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas direncanakan selesai Juni 2016. ‘Pilot project’ untuk Perpres ada dua, untuk KEK sudah selesai Februari, sudah ditandatangan Tanjung Kelayang Belitung. Untuk badan otorita dikabarkan sudah siap, yakni Danau Toba. “Once Perpres ditandatangan, semua yang ada di pemerintah pusat akan didelegasikan. Kemenpar akan jadi ‘shadow’ manajemen,” Kata Menpar.
IV. Tim Pokja Pembangunan Top-10 Destinasi Pariwisata Prioritas Tim ini dibentuk oleh Kemenpar dan berkonsentrasi pada upaya pengembangan infrastruktur dan upaya deregulasi di Top-10 Destinasi Pariwisata Prioritas agar percepatan pembangunan dapat berjalan sesuai harapan. Kelanjutan tim pokja ini akan melebur menjadi bagian dari Badan Pelaksana di masing-masing Destinasi Pariwisata Priorotas nantinya hingga saat ini belum ada kejelasan namun dirasakan sangat urgen keberadaannya agar Pemerintah Daerah di Top-10 Destinasi Pariwisata Prioritas mendapatkan ‘update issues’ terkini untuk dapat segera dipetakan dan sinkronsasi pembangunan terlaksana dengan baik. Beberapa diantara Tim Pokja Destinasi Pariwisata Prioritas yakni Rino Wicaksono untuk Pokja Danau Toba, Dr. Ir Budi untuk Pokja Kepulauan Seribu dan Kota Lama Jakarta serta Larasati Sedyaningsih untuk Pokja Borobudur.
V. Catatan atas Capaian, Target dan Proyeksi Pariwisata Nasional 1. Capaian 2015 Statistik jumlah perjalanan wisatawan nusantra (wisnus) sebesar 255 juta ; untuk wisatawan mancanegara (wisman) sebesar10.406.759 juta wisman yang terdiri dari ‘foreign visitor’ (wisman reguler) sebanyak 9.729.350 wisman atau sebesar 93,49% melalui 19 pintu masuk (19 point of entry) ; ‘foreigners who enter througt the cross border post’ (lewat pintu perbatasan) sebanyak 370.869 wisman atau 3,56% serta ‘other short foreigner visitors in 1 year’ (kunjungan singkat wisman) sebanyak 306.540 wisman atau sebesasr 2,95%. Devisa yang dihasilkan dari wisman ini adalah sekitar Rp 125 triliun. Angka pertumbuhan pariwisata sebesar 7,2% berada di atas target tahunan sebelumnya juga di atas pertumbuhan pariwisata dunia sebesar 4,4% dan juga di atas pertumbuhan pariwisata kawasan ASEAN sebesar 6%. Kontribusi pariwisata terhadap PDB Nasional sebesar 4 persen ; lapangan kerja yang diciptakan sebanyak 11,3 juta. Bulan Mei 2015 lalu, World Economic Forum mengumumkan angka indeks daya saing naik signifikan 20 poin menjadi ranking 50 dari 141 negara, setelah menempati peringkat 70 di tahun 2013. 2. Target 2016 dan Proyeksi hingga 2019 Target jumlah perjalanan wisnus sebesar 260 juta dengan uang yang dibelanjakan sebesar Rp 223,6 triliun. Jumlah kunjungan wisman sebesar 12 juta dengan target devisa yang dihasilkan sebesar Rp 172 triliun. Kontribusi pariwisata terhadap perekonomian (PDB) nasional meningkat menjadi 5 persen dan jumlah lapangan kerja yang diciptakan menjadi 11,7 juta tenaga kerja. Proyeksi jumlah wisatawan nusantara sebanyak 275 juta dengan uang yang dibelanjakan Rp. 234 triliun. Proyeksi kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta dengan devisa yang dihasilkan Rp 240 triliun. Kontribusi PDB Nasional sebesar 8 persen, Penciptaan lapangan kerja menjadi 13 juta orang, target serta indeks daya saing pariwisata Indonesia berada di ranking 30 dunia.
***** Kiranya semua pihak terkoneksi dapat bekerjasama untuk memaksimalkan potensi besar pariwisata sebagai sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif – berbasis kearifan lokal, mempromosikan pembangunan pariwisata berkelanjutan dan kehidupan yang bermatabat bagi semua sebagaimana tujuan Pembangunan Milenium PBB (MDGs).
Horas Toba.., Horas Indonesia.
“Kebijakan Percepatan Pembangunan Pariwisata Nasional Melalui Top-10 Destinasi Pariwisata Prioritas”
I. Pariwisata, Industri Penyokong Utama Devisa dan PAD
II. Top-10 Destinasi Pariwisata Prioritas
III. Badan Otorita, Pelaksana ‘Single Destination – Single Management
IV. Tim Pokja Pembangunan Top-10 Destinasi Pariwisata Prioritas
V. Catatan atas Capaian, Target dan Proyeksi Pariwisata Nasional
