Rapat Koordinasi Penataan Lingkungan dan pengembangan wisata daerah Kawasan Danau Toba

Pemerintah Propinsi Sumatera Utara sebagai induk dari Pemerintah Kabupaten Kawasan Danau Toba menunjukkan perannya dalam pengembangan Kawasan Danau Toba. Bertempat di Ruang Rapat Kenanga Lt. 8 Kantor Gubernur Sumatera Utara dilangsungkan Rapat Koordinasi dan konsultansi dalam hal pelaksanaanPenataan Lingkungan dan pengembangan wisata daerah Kawasan Danau Toba (Selasa, 28/6/2016). Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Utara H. Hasban Ritonga, SH didampingi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Hasiholan Silaen, SH dan Kepala BLH. Dr. Ir. Hj. Hidayati, M.Si dan dihadiri oleh Bupati/wakil Bupati kawasan Danau Toba. Bupati yang hadir antara lain Bupati Taput Nikson Nababan, Bupati Karo Terkelin Brahmana, Bupati Samosir Rapidin Simbolon, Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor dan Wakil Bupati Toba Samosir Hulman Sitorus. Rapat diisi dengan pemaparan para Bupati/wakil Bupati terkait rencana aksi yang akan dilaksanakan masing-masing Kabupaten dalam hal penataan lingkungan Danau Toba dan Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba. Topik bahasan yang paling banyak disorot adalah keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) yang menurut penelitian merupakan penyebab utama pencemaran dan menurunnya kualitas air Danau Toba. Disebutkan bahwa usaha perbaikan infrastruktur yang sedang dan akan terus dilaksananan khususnya dengan telah terbitnya Peraturan Presiden No 49 tahun 2016 tentang pembentukan Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba akan sia-sia bila pencemaran di Danau Toba tidak segera dihentikan. Pilihannya adalah pada zero kerambah atau zonasi kerambah. Pada dasarnya hasil rapat mengarah kepada zero kerambah namun tentunya diperlukan pertimbangan lain khususnya karena cukup banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya terhadap keberadaan KJA. Untuk itu Sekda Propsu menyatakan agar Kabupaten lebih mematangkan lagi rencana aksi masing-masing untuk selanjuntnya dirapatkan kembali pada rapat berikutnya sehingga diperoleh kesepakatan bersama Pemerintah Propinsi dan 7 Bupati Kawasan danau Toba untuk diteruskan kepada Pemerintah Pusat. Selain dihadiri Bupati ataupun perwakilan Kabupaten, rapat juga dihadiri oleh Ketua Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba Ir. Alimin Ginting yang pada kesempatan itu juga mengharapkan dukungan Propinsi dan 7 Kabupaten terhadap Geopark Kaldera Toba yang sedang mempersiapkan diri menjadi anggota UGG UNESCO. Dikatakan bahwa keberadaan Badan Otorita dan Geopark Kaldera Toba harus saling mendukung dan melengkapi.